Bukan Sekadar Struktur, TPK Desa Disiapkan Jadi Garda Pendamping Keluarga
- Sep 28, 2026
- DESSE ARIA DEWI
WONOREJO – Di balik upaya membangun keluarga yang sehat dan tangguh, ada tangan-tangan yang bekerja lebih dekat dengan masyarakat: Tim Pendamping Keluarga (TPK). Karena itu, penyusunan struktur TPK di tingkat desa bukan sekadar urusan administrasi, melainkan menjadi bagian penting untuk memastikan pendampingan keluarga berjalan lebih terarah.
Semangat tersebut mengemuka dalam sosialisasi Petunjuk Teknis (Juknis) Pengelolaan Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang dihadiri kader TPK Desa Wonorejo, Kecamatan Kedungjajang, Disse Aria Dewi, bersama Koordinator Penyuluh KB/PLKB Kecamatan Kedungjajang, Priyanto, Rabu (23/9/2026).
Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Pertemuan Pisang Berlin, Dinas Kesehatan P2KB, dan menjadi ruang bersama untuk membahas penataan serta penyusunan struktur kepengurusan TPK di masing-masing desa.
Menata Struktur, Menguatkan Pendampingan
Pembahasan Juknis Pengelolaan TPK menjadi momentum untuk menyamakan pemahaman mengenai bagaimana tim pendamping keluarga dibentuk dan dikelola di tingkat desa.
Bagi Desa Wonorejo, pembahasan tersebut memiliki arti penting. Struktur kepengurusan yang jelas diharapkan dapat memperkuat koordinasi para anggota TPK sehingga tugas pendampingan keluarga dapat dilakukan secara lebih sistematis.
Disse Aria Dewi mengikuti kegiatan tersebut bersama Priyanto sebagai bagian dari upaya memahami ketentuan teknis yang nantinya menjadi dasar dalam penyusunan struktur kepengurusan TPK di Desa Wonorejo.
Bukan hanya tentang siapa menduduki posisi apa. Di balik susunan nama dan pembagian tugas, terdapat kebutuhan untuk membangun tim yang mampu bergerak bersama ketika masyarakat membutuhkan pendampingan.
Dari Ruang Pertemuan untuk Kebutuhan di Lapangan
Jika dilihat sekilas, penyusunan struktur organisasi mungkin tampak sederhana. Namun, bagi para kader yang berhadapan langsung dengan masyarakat, struktur tersebut menjadi pijakan agar koordinasi tidak berjalan sendiri-sendiri.
TPK memiliki posisi yang dekat dengan keluarga. Kedekatan inilah yang membuat keberadaan kader di tingkat desa memiliki peran penting dalam mendukung berbagai upaya pendampingan keluarga.
Karena itu, pemahaman terhadap Juknis menjadi bekal sebelum struktur kepengurusan ditetapkan dan dijalankan. Harapannya, setiap unsur dalam tim dapat memahami peran, tanggung jawab, serta pola koordinasi yang diperlukan.
Di sinilah sisi lain dari sebuah kegiatan sosialisasi terlihat. Yang dibahas mungkin struktur kepengurusan, tetapi yang hendak diperkuat adalah orang-orang yang nantinya bekerja di tengah keluarga.
Ada Tugas yang Menunggu di Balik Sebuah Struktur
Bagi kader seperti Disse Aria Dewi, mengikuti sosialisasi bukan sekadar menghadiri agenda. Ada pengetahuan yang perlu dibawa pulang dan diterjemahkan menjadi langkah nyata di desa.
Dari ruang pertemuan Dinas Kesehatan P2KB, pembahasan mengenai Juknis kemudian bermuara pada satu kebutuhan sederhana: bagaimana TPK di setiap desa memiliki struktur yang jelas, koordinasi yang kuat, dan mampu menjalankan pendampingan secara optimal.
Penyusunan struktur kepengurusan TPK di masing-masing desa pun menjadi bagian dari proses menyiapkan sistem pendampingan yang lebih tertata.
Sebab, keluarga tidak hanya membutuhkan program. Keluarga juga membutuhkan orang yang hadir, mendengar, memahami, dan mendampingi ketika menghadapi persoalan.
Melalui sosialisasi Juknis Pengelolaan TPK ini, langkah tersebut mulai ditata dari fondasinya.
Dari sebuah struktur, diharapkan lahir kerja tim. Dari kerja tim, diharapkan hadir pendampingan yang lebih dekat dengan keluarga.